PSSI: Bentuk Timnas, Tak Perlu Izin JC

Bernhard Limbong (c) Bola.net/Esa

lutfi blogs- Penanggungjawab Tim Nasional Indonesia, Bernhard Limbong, tetap fokus membentuk tim nasional Indonesia meski terus mendapatkan kritikan.

Baginya, siapapun yang mendapatkan kesempatan untuk membela Timnas, apakah itu pemain asal kompetisi Indonesia Super League (ISL) dan Indonesian Premier League (IPL) dapat segera bergabung.

"Menjalankan dan mengelola Timnas, adalah hak PSSI dan bukan Komite Gabungan/Joint Committee (JC). Sehingga, PSSI tidak bisa disalahkan atau harus menunggu persetujuan JC ketika berencana memanggil sejumlah pemain," ujar Limbong kepada Bola.net.

Ketua Komisi Disiplin PSSI tersebut kembali mengatakan, Timnas harus segera disiapkan guna menghadapi laga uji coba bertajuk Java Cup 2012.

Nantinya, Timnas U-23 akan melawan klub Everton, dan Timnas Malaysia U-23, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, 26-29 Juli 2012.

Setelah pertandingan tersebut, Indonesia turun di Piala AFF 2012 yang berlangsung di Malaysia dan Thailand pada 24 November-22 Desember 2012.

"Jadwal Timnas akan padat. Belum lagi, harus menyiapkan diri untuk mengahadapi Valencia FC, di SUGBK, 4 Agustus 2012. Karena itu, Timnas harus terus berjalan dan tidak bisa menunggu kerja JC yang belum terbukti," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua JC sekaligus Anggota Eksekutif Komite PSSI versi Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI), Djamal Aziz, menyampaikan rasa keberatannya atas sikap PSSI.

Djamal meminta agar semua pihak, utamanya PSSI, menahan diri dengan tidak membuat kebijakan kepentingan.

Djamal menilai, jika langkah PSSI yang memanggil para pemain ISL dan IPL ke Timnas, telah mengabaikan eksistensi JC.

"Semua kebijakan, tidak boleh lagi diambil sepihak oleh PSSI. Itu menunjukkan, PSSI tidak menganggap keberadaan JC. Jika itu terus dilanjutkan, dapat mencederai apa yang diputuskan dalam pertemuan perdana JC, 12 Juli lalu," ujarnya.

Selain itu, Djamal juga menyoroti soal keanggotaan PSSI, klub dan pengurus provinsi (Pengprov), yang menjadi kewenangan JC. Sehingga, sangat berlawanan bila PSSI melakukan pelantikan caretaker Pengprov di sejumlah daerah.

Padahal, ditegaskan anggota Komisi X DPR RI tersebut, sudah disepakati soal keanggotaan merupakan wewenang JC.

"Kalau begini, masalah keorganisasian akan menjadi topik utama dalam pertemuan kedua JC, 28 Juli mendatang. Kami tidak ingin PSSI terus bermanuver secara sepihak," tandasnya. (bola/esa/lex)
 
Sumber : Bola.net